 |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) |
RPJM memuat:
- Strategi pembangunan nasional
- Kebijakan umum
- Program K/L dan lintas K/L
- Program kewilayahan dan lintas kewilayahan
- Kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- RPJM merupakan acuan bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan.
- RPJM berfungsi untuk menyatukan pandangan dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan.
- RPJM menjadi acuan bagi setiap lembaga tinggi negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian dalam menyusun Renstra.
- RPJM juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Dalam penyusunan RPJM Daerah dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam segala aspek kehidupan.
- Pertumbuhan ekonomi masih rendah.
- Kualitas SDM masih rendah.
- Belum sejalannya kegiatan perlindungan lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan SDA.
- Kesenjangan pembangunan antardaerah yang masih lebar.
- Terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas infrastruktur.
- Masih belum tuntasnya konflik di beberapa daerah.
- Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional.
- Masih kurangnya kemampuan dan jumlah personel TNI serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi.
- Masih adanya hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan.
- Capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
- Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth).
- Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.
- Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha.
- Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.
- Pembangunan infrastruktur semakin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.
- Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas.
- Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.
- Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa.
- Hukum harus menjadi panglima dalam sistem yang demokratis.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-2014
- Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera.
- Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta kebebasan yang bertanggung jawab.
- Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan gender.
Post a Comment