Peran ideologi tentunya memiliki signifikansi dengan ideolog yang mencipta ideologi itu. Dalam kaitan ini paling tidak ideolog sebagai orang berjasa dalam menyalurkan gagasan untuk masyarakat, bangsa dan negara tertentu. Ideolog adalah orang yang mampu untuk melihat keadaan kemarin, sekarang dan masa depan dengan jangkauan pemikirannya. Sebagaimana dikatakan David E. Apter bahwa ideolog “merupakan orang yang membuat intelektual dan moral melompat ke depan, melalui pengetahuannya yang superior, pandangannya harus berlaku”. (1987. hal:327-328).
Ideologi mempunyai peranan urgen untuk kemajuan bangsa, karena melalui eksistensi ideologi, maka suatu bangsa akan memiliki motivasi tinggi dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mampu mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Apabila bangsa itu tidak mempunyai ideologi, maka bangsa tersebut dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas atau meskipun bangsa itu mempunyai tujuan, tetapi mereka tidak mau mencapainya. Secara ideal maka ideologi itu harus dinamis, terbuka dan tidak kaku (rigid) atau membelenggu hidup dan kehidupan masyarakat apalagi hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan para penguasa.
Secara historis masyarakat dan bangsa tentunya tidak lepas dari dinamika sosial dan politik yang terjadi. Keinginan dan tujuan manusia yang selalu menuju yang ideal tentu sangat memerlukan perekat ideologi. Sehingga Parker dan Jrlinmek (R.E Gross dan Thomas L. Dynneson: 191: 1999) ‘Think globally while acting locally’ . Pendapat tersebut mengisyaratkan agar di zaman globalisasi yang merupakan buah dari akal budi manusia ini kita harus mampu untuk berpikir global dan bertindak secara lokal atau spesifik. Urgensi ideologi dalam hal ini tentunya akan senantiasa diuji dalam dirinya serta realisasinya. Secara umum peran ideologi dalam politik dapat dijelasakan dalam batasan-batasan berikut:
- Sebagai visi yang hendak dicapai oleh bangsa
- Nilai fundamental yang dapat mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan ideal bangsa.
- Mampu menjadikan perekat yang memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa.
Pada masa modernisasi memang persoalan kegoncangan ideologi merupakan masalah umum. Secara khusus hancurnya tradisi kewajiban sudah terjadi sangat general di berbagai komunitas. Kondisi demikian sebagaimana peralihan atau tahapan yang dikemuakakan Alvin Topler mulai dari masyarakat tradisional, industri dan era teknologi informasi. Pengelompokkan korporasi di masyarakat yang sedang menjadi industri menjadi unit kontinuitas, dengan peran individu yang diturunkan dari padanya. Peran-peran bersifat birokratik, diatur oleh perusahaan tertentu dan memperoleh kewajian-kewajiban dari sekelompok aturan perusahaan tersebut.
Apabila ikatan-ikatan pribadi diperlemah dan kewajibannya itu sendiri tidak, maka akan menjadi semakin kontraaktual, teratur dan kuat. Peran-peran tersebut dikatakan sebagai karir atau profesionalisasi. Dalam pandangan Kenneth R. Hoover (1994. Hal 336), :
“Para pemegang peran inilah yang menjadi anggota kemampanan dalam periode modern, dengan seluruh pernik-pernik profesionalismen: kode etik; sekelompok klub atau asosiasi yang mewujudkan kode dan standar tingkah laku; dan kekuasaan untuk mempengaruhi kondisi-kondisi penerapan. Peran karir mempunyai kekuasaan, tetapi jarang peran kekuasaan perse. Pada sisi positifnya, profesionalisme menghasilkan kerendahan hati dan disiplin pada rakyat yang menyebabkanya dicap”manusia organisasi” dengan semua implikasi negatif dan positif dari ungkapan tersebut. “Peran-peran karir birokratik dan peran-peran profesional tipikal masyarakat industri”.
Apabila jaringan kewajiban pembentuk masyarakat terpecah di dalam satu periode perubahan, aspek pemeliharaan dari eksistensi manusia perasaan atau keyakinan (trust) menerima warisan dari masa lampau harus secara hati-hati diantisipasi dan dijaga. Karena apabila warisan tersebut hilang, akan berakibat pada suatu keasyikkan yang mendalam dengan diri dan penonjolan diri dan sama sekali membunuh proyeksi manusia dalam menciptakan dan mencapai tatanan peradabannya.
Post a Comment